Strategi, Perencanaan Ekonomi, dan Peta Perekonomian Pulau Jawa

Strategi dan perencanaan pembangunan ekonomi indonesia di masa yang akan datang mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan agar pembangunan wilayah Indonesia dapat dilaksanakan secara seimbang danserasi antara dimensi pertumbuhan dengan dimensi pemerataan, antara pengembangan Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan. Hal ini dimaksudkan agar kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat segera teratasi melalui pembangunan yang terencana dengan matang, sistematis, dan bertahap.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang terpadu, terarah dan holistik, maka pendekatan pengembangan wilayah untuk pembangunan nasional ditempuh dengan instrumen penataan ruang, yang terdiri dari perencanaan, pembangunan (pemanfaatan ruang) dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang merupakan landasan ataupun acuan kebijakan dan strategi pembangunan bagi sektor-sektor maupun wilayah-wilayah yang berkepentingan agar terjadi kesatuan penanganan yang sinergis sekaligus mengurangi potensi konflik lintas wilayah dan lintas sektoral.

Strategi pengembangan wilayah nasional untuk pembangunan ekonomi yang lebih merata dan adil, antara lain:
- Mengembangkan ekonomi daerah dan nasional melalui pengembangan sektor-sektor unggulan
- Mengembangkan kawasan perbatasan sebagai ”beranda depan” negara dan pintu gerbang internasional yang menganut keserasian prinsip-prinsip ekonomi (Prosperity) serta pertahanan dan keamanan (Security).
- Mengembangkan keterkaitan ekonomi antar daerah melalui pengembangan sistem jaringan transportasi yang mencakup sistem jaringan jalan, rel, pelabuhan laut, dan bandar udara yang melayani pengembangan ekonomi kawasan andalan dan kota-kota, sehingga terwujud struktur ruang wilayah nasional yang utuh dan kuat dalam kerangka negara NKRI.
- Mengembangkan dukungan sumberdaya air
untuk dapat mengelola pembangunan ekonomi wilayah secara efisien dan efektif, diperlukan strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah yang disusun dengan memperhatikan faktor-faktor berikut :
- Keterpaduan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam konteks pengembangan kawasan pesisir sehingga tercipta konsistensi pengelolaan pembangunan sektor dan wilayah terhadap rencana tata ruang kawasan pesisir.
- Pendekatan bottom-up atau mengedepankan peran masyarakat (participatory planning process) dalam pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir yang transparan dan accountable agar lebih akomodatif terhadap berbagai masukan dan aspirasi seluruh stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan.
- Kerjasama antar wilayah (antar propinsi, kabupaten maupun kota-kota pantai, antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, serta antara kawasan hulu dan hilir) sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan pesisir dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah
- Penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen – baik PP, Keppres, maupun Perda - untuk menghindari kepentingan sepihak dan untuk terlaksananya role sharing yang ‘seimbang’ antar unsur-unsur stakeholders. Dalam hal ini instrument pengaturan bagi wilayah pesisir perlu dirumuskan sebagai turunan dan bagian yang tidak terpisahkan dari UU 24/1992 tentang Penataan Ruang. 

 Peta Perekonomian di Provinsi Pulau Jawa

Pulau Jawa masih memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi (PDB/Produk Domestik Bruto) dibandingkan pulau lainnya di Indonesia di kuartal III-2010.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis mengatakan, “Kontribusi pulau terhadap PDB Indonesia di kuartal III-2010, Pulau Jawa masih memberikan kontribusi terbesar dengan menyumbang 57,62 persen terhadap PDB.” Jakarta, (5/11/2010).
Di urutan kedua ditempati Pulau Sumatera tumbuh 23,73 persen, Pulau Kalimantan tumbuh 9,21 persen, Pulau Sulawesi tumbuh 4,59 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 2,79 persen, serta Pulau Maluku dan Papua tumbuh 2,06 persen.
Selain itu, BPS juga mencatat kontribusi pertanian dan perkebunan terhadap konsumsi dalam negeri berdasarkan provinsi, di mana perkebunan kelapa sawit masih disumbang oleh tiga provinsi yakni Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Selatan. Adapun untuk kopi masih disumbang oleh Sumatera Selatan, dan tebu oleh provinsi Jawa Timur.
“Sedangkan untuk provinsi Jawa Timur masih menyumbang pertanian dan perkebunan terhadap konsumsi dalam negeri dengan menyumbang buah-buahan dan sayur-mayuran. Untuk padi dan jagung masih disumbang dari provinsi Jawa Tengah,” tuturnya.
Sedangkan untuk produk non-pertanian dan perkebunan seperti batu bara masih disumbang oleh provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, Emas oleh Papua dan Tembaga oleh Nusa Tenggara Barat dan Papua,” tutupnya.

Seperti halnya pulau jawa, salah satu pulau terbesar di Indonesia ini terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu: Jawa tengah, Jawa barat dan Jawa timur. Walau berada dalam 1 pulau, masing-masing wilayah tersebut memiliki mata pencaharian yang berbeda sebagai investasi dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.


1. Jawa tengah
Jumlah penduduk sekitar 32.380.687 jiwa, terdiri dari 16.081.140 laki-laki dan 16.299.547 perempuan, dengan persentase pertumbuhan penduduk sebesar 0,67% pertahun.
Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa tengah. Dimana hampir separuh dari jumlah angkatan kerja terserap di sektor pertanian.
Dari jumlah penduduk, 47% diantaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencahariannya adalah pertanian (42.34%), diikuti perdagangan (20,91%), industri (15,71%) dan jasa (10,98).

2. Jawa Barat
Jumlah penduduk sekitar 37.548.565 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,14% pertahun.
Jawa barat memiliki tenaga pekerja berpendidikan sebanyak 15,7juta jiwa atau 18% dari jumlah nasional.
Sebagian besar bekerja pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan (31%), pada industri manufaktur (17%), perdagangan, hotel dan restoran (22,5%) dan sektor jasa (29%)
Provinsi ini menyumbang hampir 1/4 dari nilai total hasil produksi Indonesia di sektor non migas, Ekspor utama tekstil sekitar 55,45% dari total ekspor Jawa barat.

3. Jawa timur
Dengan luas wilayah 47.922 km² Jawa timur memiliki jumlah penduduk sebesar 37.070.731 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan 0,59% pertahun.
Kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Surabaya yang merupakan ibukota provinsi. Mata pencaharian masyarakat Jawa timur umumnya di bidang Perindustrian, Pertambangan dan Energi.
Jawa timur dikenal sebagai pusat kawasan timur Indonesia dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni 14,85% terhadap produk domestik bruto nasional.

Jawa timur memiliki sejumlah industri besar, diantaranya adalah galangan pembuatan kapal terbesar, Industri kereta api, pabrik kertas serta pabrik rokok.

Agar lebih memperjelas tentang keadaan peta perekonomian daerah di Pulau Jawa, maka saya mengambil contoh Kota Semarang mengenai pariwisata, kependudukan, letak geografis, dan mata pencahariannya.
Berdasarkan letak geografinya, Daerah dataran rendah di Kota Semarang sangat sempit, yakni sekitar 4 kilometer dari garis pantai. Dataran rendah ini dikenal dengan sebutankota bawah. Kawasan kota bawah seringkali dilanda banjir, dan di sejumlah kawasan, banjir ini disebabkan luapan air laut (rob). Di sebelah selatan merupakan dataran tinggi, yang dikenal dengan sebutan kota atas, di antaranya meliputi Kecamatan Candi, Mijen, Gunungpati, dan Banyumanik.
Jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 2008 adalah 1.483.654 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,99 %, terdiri dari736.620 ( 49,66 %) laki-laki dan 747.034 ( 50,34 %) perempuan.Berdasarkan mata pencahariannya hanya 46.014 orang atau 3,09 % dari penduduk Kota Semarang yang bekerja di sektor pertanian baik sebagai petani sendiri ( 26.494 orang) maupun sebagai buruh tani (18.992 orang).
Berdasarkan kependudukannya Penduduk Semarang umumnya adalah suku jawa dan menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa sehari-hari. Agama mayoritas yang dianut adalah Islam. Semarang memiliki komunitas Tionghoa yang besar. Seperti di daerah lainnya di Jawa, terutama di Jawa Tengah, mereka sudah berbaur erat dengan penduduk setempat dan menggunakan Bahasa Jawa dalam berkomunikasi sejak ratusan tahun silam.
Berdasarkan pariwisatanya,

·                     Semarang memiliki Pantai yang indah Pantai Marina dan pantai Maron untuk rekreasi keluarga, dan juga wisata alam Goa Kreo yang setiap setiap tanggal 3 Syawal diadakan upacara Sesaji Rewanda.

·                     Semarang memiliki seni budaya warak ngendhog dan dhugdheran yang diadakan menjelang datangnya bulan ramadhan.

·                     Semarang memiliki brand wisata Semarang Pesona Asia, proyek ambisius yang gagal (yang dimulai pada pertengahan 2007)

·                     Semarang memiliki kota tua Little Netherland yang mencakup kawasan Polder Tawang, Gereja Blenduk, Stasiun Semarang Tawang, Jembatan Berok, Pasar Johar dan Lawang Sewu.

·                     Komunitas Tionghoa di Semarang, melalui perkumpulan Kopi Semawis (Komunitas Pecinan Semarang untuk Pariwisata), mengadakan Waroeng Semawis, yakni arena wisata kuliner yang menjual berbagai makanan & oleh-oleh khas Semarang, di daerah pecinan Semarang (daerah Gang Pinggir) setiap akhir minggu (Jumat – Minggu) dan hari libur nasional. Kopi Semawis juga rutin menggelar Pasar Imlek Semawis selama beberapa hari setiap menjelang perayaan Tahun Baru Imlek di Pecinan Semarang.

·                     Shopping center di Semarang antara lain: 

1.                  Ciputra Mall di kawasan Simpang Lima

2.                  Simpang Lima Plaza di kawasan Simpang Lima

3.                  Java Supermall di kawasan Jomblang, Jalan MT. Haryono dengan Hypermart dan Matahari sebagai anchor tenant.

4.                  Sri Ratu Dept. Store di Jalan Pemuda dan kawasan Peterongan, Jalan MT. Haryono.

5.                  Ramayana Dept. Store di kawasan Simpang Lima. (tutup Januari 2010)

6.                  ADA Dept. Store Siliwangi, Majapahit, Setiabudi dan Fatmawati.

7.                  DP Mall dengan Carrefour-nya yang terletak di Jalan Pemuda.

8.                  Paragon City dengan hotel di atasnya, berbentuk kapal, dan mal terbesar di Semarang yang terletak di Jalan Pemuda. 

·                     Hotel berbintang yang terkenal di Semarang adalah Grand Candi, Ciputra, Horison, Santika Premiere (dahulu Graha Santika), Patra Jasa, Novotel, Gumaya, Ibis, Grasia, Santika.

·                     Semarang juga memiliki gereja peninggalan Hindia-Belanda, yaitu Gereja Blenduk. 

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk di Kabupaten Semarang pada umumnya masih bekerja di bidang pertanian, hal ini sesuai dengan potensi wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar masih merupakan lahan pertanian.

Sumber:

 http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/Men%20101203,Makalah.pdf

http://economy.okezone.com/read/2010/11/05/20/390228/pulau-jawa-masih-dominasi-pertumbuhan-ekonomi
http://semarang.go.id/pertanian/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=53
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang

STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DIMASA YANG AKAN DATANG

STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DIMASA YANG AKAN DATANG

Menurut Conyers & Hills (1994), Perencanaan Pembangunan Ekonomi, ialah suatu proses yang bersinambung dan mencakup keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang.
Berasarkan definisi di atas, terdapat 4 elemen perencanaam, antara lain:
1. Merencanakan berarti memilih.
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya.
3. Perencanaan meupakan alat untuk mencapai tujuan.
4. Perencanaan untuk masa depan.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Usaha-usaha perencanaan ekonomi masa ORDE LAMA :

Th. 1947 : PLAN PRODUKSI TIGA TAHUN RI yaitu : Th. 1948, 1949 & 1950.
Bidang-bidang : Pertanian, peternakan, perindustrian & kehutanan
Th. 1952 : Usaha perencanaan lebih menyeluruh, tetap SEKTOR PUBLIK
Th. 1956 – 1960 : REPELITA
Th. 1961 – 1969 : RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA

Pesiden Yudhoyono mengatakan, “Kita pernah memiliki dokumen RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RKP (Rencana Kerja Pemerintah) APBN, yang sesungguhnya satu rencana yang lebih kongkrit agendanya jelas dan sasarannya jelas, siapa berbuat apa. Kalau itu menyangkut investasi, investasi bidang apa juga jelas. Dengan demikian ini pelengkap dari semua dokumen strategis yang kita miliki. Mengapa harus kita bikin seperti ini, karena yang kita perlukan adalah rencana yang lebih definitif.”

Berikut pidato Presiden Yudhoyono, Jakarta 14/8/09:
Sudah saatnya kita memilih dan kemudian menjalankan paradigma dan grand strategy pembangunan ekonomi kita yang lebih tepat.
Menurut Presiden, kita harus memetik pelajaran dari krisis perekonomian besar yang terjadi sekarang ini, dan menelurkan pikiran-pikiran besar tentang arah dan strategi pembangunan ekonomi kita.
Pertama-tama, pembangunan ekonomi Indonesia ke depan nanti mesti lebih memadukan pendekatan sumber daya (resources), pengetahuan (knowledge), dan budaya (culture) yang kita miliki.

Ekonomi Indonesia, katanya, ekonomi 230 juta manusia yang akan terus bertambah, ekonomi tanah air seluas 8 juta km persegi, juga harus memiliki kesinambungan. “Pertumbuhan ekonomi yang kita pilih dan anut adalah pertumbuhan disertai pemerataan, growth with equity, agar benar-benar membawa rasa adil,” kata Presiden SBY.

Ke depan, lanjut SBY, kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri, pasar dalam negeri, dan tidak boleh hanya menggantungkan kekuatan ekspor sebagai sumber pertumbuhan kita. “Oleh karena itu strategi yang hanya bersifat export oriented tentu bukanlah pilihan kita,” katanya.

Di sisi lain, kata SBY, ekonomi nasional mestilah berdimensi kewilayahan, dengan pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh tanah air. “Daerah-daerah harus menjadi kekuatan ekonomi lokal. Sumber-sumber investasi dan pendanaan dalam negeri juga mesti kita perkuat. Kemandirian dan ketahanan pada bidang-bidang atau sektor ekonomi tertentu harus terus kita perkuat, terutama pangan dan energi,” katanya.

Menurut SBY, ekonomi nasional mesti dikembangkan berdasarkan keunggulan komparatif (comparative advantage) dan sekaligus keunggulan kompetitif (competitive advantage). Dan, terakhir, diperlukan ekonomi nasional yang dilandasi oleh mekanisme pasar untuk efisiensi, tetapi juga memberikan ruang bagi peran pemerintah yang tepat untuk menjamin keadilan.

Strategi dan perencanaan pembangunan ekonomi indonesia di masa yang akan datang mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan agar pembangunan wilayah Indonesia dapat dilaksanakan secara seimbang danserasi antara dimensi pertumbuhan dengan dimensi pemerataan, antara pengembangan Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan. Hal ini dimaksudkan agar kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat segera teratasi melalui pembangunan yang terencana dengan matang, sistematis, dan bertahap.

Beberapa strategi tersebut adalah sebagai berikut :
- Kerjasama antar wilayah (antar propinsi, kabupaten maupun kota-kota pantai, antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, serta antara kawasan hulu dan hilir) sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan pesisir dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah
- Orientasi pembangunan Indonesia ke depan adalah keunggulan sebagai negara maritim. Wilayah kelautan dan pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia,karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.
- Ancaman dan peluang dari globalisasi ekonomi terhadap Indonesia yang terutama diindikasikan dengan hilangnya batas-batas negara dalam suatuproses ekonomi global. Proses ekonomi global cenderung melibatkan banyak negara sesuai dengan keunggulan kompetitifnya seperti sumberdaya manusia, sumberdaya buatan/infrastruktur, penguasaan teknologi, inovasi proses produksi dan produk, kebijakan pemerintah, keamanan, ketersediaan modal,jaringan bisnis global, kemampuan dalam pemasaran dan distribusi global.

Selain beberapa hal di atas juga ada beberapa strategi yg secara umum dapat dilihat dan dilakukan untuk strategi pembangunan indonesia kedepannya, itu adalah :

1. KAMPANYE CINTA PRODUK INDONESIA
Ngapain beli produk luar? Walaupun murah, tapi kutuan. Masyarakat Indonesia! Stop membeli produk luar. Cintai produk dalam negeri. Walau siKero dengan Carrefour dan Thalesnya, atau Kelelep dengan K-nya, alexander dengan Lethal Weaponnya, jualan murah, tapi gak ada manfaatnya buat negara. Tanamkan pada masyarakat, kalau produk impor itu kutuan. Hahaha

2. EKSPANSI EKONOMI KE LUAR NEGERI
Industri food sudah over supply. Hentikan pembukaan perusahaan food baru. Yang udah ada, siapkan ekspor license untuk ekspor. Yang sukses jadi eksportir, bagi2 info ke pengusaha lainnya. Pemerintah akan menawarkan GOLD sangat murah untuk keperluan beli lisence. Manfaatkan juga KERIS buat mata-mata.

3. INDUSTRI STRATEGIS.
Bentar lagi perang. Industri yang mendukung harus disupport penuh. Lanjutkan proyek Yayasan Sehat. Support penuh industri weapon. Upgrade company sampai Q5 kalau perlu. Pemerintah akan subsidi buat upgrade, dan menurunkan VAT dan IncomeTax di industri ini. Kemudian, pemilik industri weapon harap menjual weapon high quality dengan harga paling murah. Kalo perlu, profit margin cukupin buat bayar gaji pegawai aja. Biar semua citizen bisa pegang senjata. Bisa perang. Dan pemilik industri akan dikenang sebagai pahlawan, sosok yang mau berkorban untuk bangsa dan negara. Industri gift juga bersiap-siap, melakukan hal yang sama.

4. MONEY MARKET
Pemerintah tetap ngumpulin GOLD dari pasar. Jangan sampai Indonesia kehabisan GOLD. Beli di harga yang wajar. We'll need it kapan-kapan.

5. TAX
Turunkan VAT dan Income Tax di indusri strategis: Weapon dan Gift. Jadi pengusaha bisa berikan gaji lebih murah.
Naikkan Import Tax semua industri ke 50%. Harusnya sudah cukup untuk menghadang produk kutuan. Persetan dengan pasar bebas antar negara. Toh, mereka melakukan hal yang sama ke produk kita. 

BAGAIMANAKAH SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI DI INDONESIA

1. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.

2. Pengertian Sistem Ekonomi menurut para ahli
Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

Sanusi (2000) sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga (ekonomi, sosial dan ide) yang saling mempengaruhi yang ditujukan ke arah pemecahan masalah pokok setiap perekonomian produksi, distribusi, konsumsi.

Sistem Ekonomi

Sistem Ekonomi merupakan seperangkat komponen yang saling berkaitan yang memiliki satu tujuan yang sama dan digunakan dalam mencapai tujuan seseorang atau perusahaan yang menjadi satu kesatuan dalam perekonomian. suatu sistem ekonomi terdapat tatanan aturan-aturan yang merupakan hasil rancangan yang telah disempurnakan oleh para pelaku ekonomi. Dan memiliki Mengatur dan mengendalikan perekonomian agar mendapatkan hasil yang sesuai harapan masing-masing.

SEJARAH SISTEM EKONOMI INDONESIA

SEBELUM KEMERDEKAAN

Indonesia mengalami masa penjajahan beberapa periode. Empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang. Belanda berkuasa selama sekitar 350 tahun, yang menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan kebijakan yang Belanda lakukan di Hindia Belanda (Indonesia).

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) tahun 1620
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi antara lain :
1. Hak mencetak uang
2. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
3. Hak menyatakan perang dan damai
4. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
5. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC.

Pendudukan Inggris (1811 – 1816)
Inggis berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Dengan Landrent, penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris.
Perubahan yang cukup mendasar dalam dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris di Hindia Belanda.

Cultuurstelstel
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia.

Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.

Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.

                       

1.      MASA PASCA KEMERDEKAAN (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan sangat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali yang dapat mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI. Kas negara kosong. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

2. MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1957)
Dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.  Dan pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal.
1. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950 untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
2. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi.
3. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
4. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi.
5. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia –Belanda.

3) MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966)
Sebagai akibat dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia segala-galanya diatur oleh pemerintah . yang bertujuan agar rakyat Indonesia mendapat kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomiIndonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (seluruhnya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik dan ekonomi.

4. MASA ORDE BARU

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi.

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650% pertahun.
Maka dipilih sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila yang merupakan praktek dari teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.
Hasilnya Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan, perbaikan kesejahteraan rakyat dan industrialisasi meningkat pesat. Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, penumpukan hutang luar negeri, serta pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat KKN. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

5. SISTEM EKONOMI PANCASILA (demokrasi ekonomi) 1998 - Sekarang

Sistem ekonomi Pancasila ini termuat dalam pancasila khususnya sila ke-4 yaitu“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang memihak dan melindungi kepentingan ekonomi rakyat melalui upaya-upaya dan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sub-sistem  dari sistem ekonomi Pancasila,dan system ini rakyat terlindung dalam hal kepentingan ekonomi rakyat,sehingga rakyat miskin dapat menadapatkan perlakuan hokum yang sama,dan tidak ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah.

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan.

Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Di masa ini direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas.
Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini, yakni BI rate, nilai tukar, operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas, serta makroprudensial lalu lintas modal