JAKARTA, KOMPAS.com - Gedung DPR belum berhenti "bersolek diri". Setelah rencana pembangunan gedung baru DPR gagal, kini DPR kembali disoroti dengan sejumlah proyek renovasi dengan anggaran yang tak sedikit. Pada akhir 2012, DPR akan melakukan perbaikan toilet yang memakan biaya Rp 1,4 miliar. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretaris Jenderal DPR Erry S Achyar mengatakan, keperluan perbaikan toilet sudah sangat mendesak. Selama ini, kata dia, anggota DPR selalu mengeluhkan toilet yang rusak.
"Kami juga pusing karena keluhan ini selalu ada setiap rapat. Kami sebagai pelayan di sini, ya mau tidak mau melakukan perbaikan itu. Karena ini kemauan dari anggota DPR juga yang sudah dibahas di Badan Urusan Rumah Tangga," ujar Erry, Selasa (6/11/2012), saat dijumpai di kompleks Parlemen, Senayan.
Erry mengungkapkan, keluhan itu sudah ada sejak awal tahun. BURT kemudian menganggarkan Rp 1,4 miliar untuk proyek ini. Rencananya, ada 197 toilet di Gedung Nusantara I yang akan diperbaiki. Sebanyak 18 toilet di antaranya dalam kondisi rusak parah. Total toilet yang ada di gedung Nusantara I yakni 220 toilet. Artinya, sebagian besar toilet di gedung ini dikatakan rusak. Gedung Nusantara I sendiri terdiri dari ruang komisi VI, VII, IX, X, dan XI yang terletak di lantai dasar. Sementara, di bagian atasnya, fraksi-fraksi menempati ruangan sendiri setiap lantai hingga lantai 23. Menurut Erry, perbaikan toilet paling banyak berada di kantor fraksi. Namun, saat ditanyakan lebih lanjut fraksi mana yang toiletnya paling banyak rusak, Erry enggan menyebutkan.
"Itu kan bukan kami yang merencanakan. Bagian perencanaan yang membuat detilnya dan ini sudah melakukan kajian investigasi secara profesional," tutur Erry.
Dengan kondisi toilet yang rusak itu, Erry mengaku, anggaran Rp 1,4 miliar adalah hal yang wajar. "Jadi kalau ditanya, anggaran begitu besar, disesuaikan dengan kondisinya. Jumlahnya banyak," kata Erry.
Ia menjelaskan, paling banyak toilet yang rusak karena kebocoran pipa, penggantian plafon, keramik, kran air, dan lampu-lampu yang sudah pecah. Pengerjaan toilet rusak ini ditargetkan selesai dalam waktu 1,5 bulan. Pada akhir tahun 2012 para anggota Dewan bisa menikmati toilet barunya ini. Selain melakukan perbaikan toilet, Erry mengatakan, pihaknya juga tengah mengerjakan proyek pembangunan pagar pembatas komplek DPR dengan Taman Ria Senayan.
"Rencananya akan ditambahkan tingginya menjadi sekitar 2,8 meter. Yang sekarang ini terlalu pendek hanya sekitar 0,75 meter panjangnya 280 meter," ucap Erry.
Rendahnya tinggi pagar tersebut, lanjut Erry, dikeluhkan oleh Pamdal dan Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya. Selama ini, rendahnya tinggi pagar itu membuat daerah di sekitar halaman DPR yang berbatasan dengan Taman Ria Senayan menjadi rawan.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritisi tiga proyek pengerjaan di Dewan Perwakilan Rakyat yang proses lelangnya dilakukan akhir tahun ini. Tiga proyek tersebut adalah penggantian pagar batas Gedung DPR dengan Taman Ria Senayan sekitar Rp 1 miliar, proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR sekitar Rp 1,4 miliar, serta perbaikan ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I DPR dengan nilai proyek sekitar Rp 6,2 miliar.
"Kalau penggantian pagar batas dengan Taman Ria sebesar Rp 1 miliar, tidak akan menjadi perhatian publik lantaran jauh dari pemandangan publik, tapi terkesan aneh bila mau diganti saat ini. Pagar pembatas masih ada, tapi kok mau diganti sih? Berarti DPR lagi kelebihan angaran nih. Lebih baik membangun pagar pembatas daripada memberikan anggaran kepada rakyat yang miskin," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi, melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (4/11/2012).
Sedangkan untuk proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I, lanjutnya, publik juga akan melihat kalau pengadaan proyek ini sebagai sesuatu yang tak sewajarnya. Menurut Uchok, tidak masuk akal jika renovasi toilet menelan anggaran hingga Rp 1,4 miliar. Apalagi, menurut dia, proyek ini bernama 'renovasi' yang seharusnya lebih murah dari pembangunan toilet baru.
"Masa renovasi sampai miliaran rupiah, memang toilet DPR rusak semua? Sehingga dibutuhkan anggarannya bermiliar-miliar yang mengerus kas negara hanya untuk merenovasi toilet, yang kadang anggota dewannya ada di tempat, kadang entah ke mana penghuninya," ujarnya.
Proyek renovasi toilet ini pun, menurut Uchok, sempat ditolak masyarakat pada 2011 lalu. Dia mempertanyakan bagaimana mungkin anggota DPR dan Kesekjenan DPR bisa melupakan penolakan masyarakat itu dengan tetap menggelar lelang pengerjaan proyek tersebut. Uchok juga menyinggung penggunaan uang Rp 6,2 miliar untuk perbaikan ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I. Dia mengatakan kalau rakyat tidak butuh ruangan baru anggota DPR melainkan kejujuran para wakil rakyat untuk membela kepentingan rakyat.
Pandangan saya : Jika memang diperlukan untuk renovasi Gedung DPR kenapa tidak dilakukan?
asalkan semua yang dilakukan itu memang merupakan kebutuhan. Dan juga jangan sampai hal ini dijadikan kesempatan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korupsi. Karena kita tau sendiri bahwa citra pemerintahan kita saat ini kurang baik jadi bijaklah agar masyarakat Indonesia bisa kembali menaruh kepercayaan kepada penjabat-penjabat negara kita.
Penulis : Sabrina Asril | Selasa, 6 November 2012 | 13:19 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar